![]() |
| Miris! Warga Desa Cibokor Keluhkan Dugaan Pungutan Pengurusan Dokumen Kependudukan, Pemdes Diminta Beri Klarifikasi |
CIANJUR//TRANSPARAN – Sejumlah masyarakat Desa Cibokor, Kabupaten Cianjur, mengaku keberatan setelah diduga dimintai sejumlah uang saat mengurus dokumen administrasi kependudukan oleh oknum yang mengaku sebagai pegawai desa.
Berdasarkan informasi dan pengaduan warga yang diterima, tarif yang diminta bervariasi, mulai dari Rp150 ribu hingga Rp250 ribu, tergantung jenis dokumen yang diurus. Rinciannya, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar Rp200 ribu, Kartu Keluarga (KK) Rp200 ribu, akta kelahiran Rp250 ribu, serta akta kematian Rp150 ribu.
Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pasalnya, biaya yang disebutkan warga dinilai cukup memberatkan, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
Salah seorang warga yang menyampaikan pengaduan mengaku awalnya tidak mengetahui secara pasti ketentuan biaya pengurusan dokumen kependudukan. Ia mengira uang yang diminta merupakan bagian dari biaya resmi pelayanan administrasi di tingkat desa.
Namun, setelah mencari informasi dan membandingkannya dengan keterangan warga lainnya, muncul dugaan bahwa pungutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pelayanan administrasi kependudukan.
Sebagaimana diketahui, pelayanan penerbitan dokumen kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tidak dipungut biaya alias gratis. Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Warga juga menegaskan bahwa dugaan tersebut tidak ditujukan kepada seluruh perangkat Desa Cibokor. Mereka menyebut hanya oknum tertentu yang diduga melakukan permintaan biaya dalam proses pengurusan dokumen.
Meski demikian, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun merusak kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan desa.
Sejumlah warga mengaku merasa khawatir untuk menolak pembayaran karena takut proses pengurusan dokumen menjadi terhambat atau tidak segera ditindaklanjuti. Jika kondisi tersebut benar terjadi, tentu dapat merugikan masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan untuk berbagai keperluan administrasi.
Atas persoalan tersebut, masyarakat berharap Pemerintah Desa Cibokor segera melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan warga.
Apabila ditemukan adanya pungutan di luar ketentuan, warga meminta agar pihak pemerintah desa mengambil langkah tegas sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, klarifikasi secara terbuka dinilai penting agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi keresahan berkepanjangan.
Tidak hanya itu, masyarakat juga berencana menyampaikan pengaduan kepada Disdukcapil Kabupaten Cianjur serta instansi pengawas terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong pemeriksaan secara menyeluruh sekaligus memberikan kepastian mengenai mekanisme pelayanan administrasi kependudukan yang benar.
Warga juga meminta Pemerintah Desa Cibokor meningkatkan sosialisasi kepada seluruh ketua RT dan RW mengenai prosedur serta ketentuan biaya pengurusan dokumen kependudukan.
Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat diharapkan tidak lagi kebingungan membedakan pelayanan resmi dengan permintaan pembayaran yang tidak memiliki dasar hukum.
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa pelayanan publik harus mengedepankan transparansi, kepastian prosedur, dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai warga yang seharusnya mendapatkan kemudahan dalam mengurus dokumen kependudukan justru terbebani oleh biaya yang tidak jelas dasar hukumnya.
Hingga berita ini disusun, dugaan pungutan tersebut masih berdasarkan pengakuan dan laporan warga. Belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Desa Cibokor maupun hasil pemeriksaan instansi berwenang. Karena itu, klarifikasi dan verifikasi dari pihak-pihak terkait tetap diperlukan guna memastikan duduk perkara secara objektif.
Red

Social Header