![]() |
| DPRD Cianjur Gelar RDP Gabungan Komisi I dan III, Bahas Bahaya Pembakaran Ban Bekas terhadap Lingkungan |
CIANJUR//TRANSPARAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan Komisi III di ruang rapat DPRD Kabupaten Cianjur. Pertemuan tersebut membahas persoalan lingkungan, khususnya potensi bahaya pembakaran ban bekas secara terbuka yang dapat menimbulkan pencemaran udara dan mengancam kesehatan masyarakat.
Pembakaran ban bekas menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, material karet yang dibakar secara terbuka dapat menghasilkan asap hitam pekat serta melepaskan berbagai zat pencemar berbahaya ke udara.
Dalam sejumlah kajian lingkungan, asap pembakaran ban diketahui berpotensi mengandung partikulat halus PM2.5 dan PM10, senyawa hidrokarbon aromatik polisiklik (PAH), benzena, serta berbagai senyawa organik volatil (VOC). Pada kondisi tertentu, proses pembakaran juga dapat menghasilkan dioksin dan furan.
Paparan zat-zat tersebut berisiko menimbulkan gangguan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembakaran. Keluhan yang dapat muncul di antaranya batuk, iritasi mata, sesak napas, hingga memperburuk penyakit pernapasan seperti asma.
Tidak hanya berdampak terhadap kualitas udara, sisa pembakaran ban juga berpotensi meninggalkan residu yang mencemari tanah dan air. Abu serta material sisa pembakaran dapat mengandung logam berat dan senyawa kimia yang perlu ditangani melalui pengelolaan limbah sesuai ketentuan.
Apabila aktivitas tersebut berlangsung tanpa pengendalian dan pengawasan, pencemaran berpotensi meluas serta mengganggu kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Dari aspek hukum, persoalan pembakaran sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi salah satu landasan hukum dalam penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Melalui RDP gabungan ini, pembahasan mengenai persoalan lingkungan diharapkan dapat menghasilkan perhatian dan langkah konkret dari pihak-pihak terkait, terutama dalam hal pengawasan, pemeriksaan lapangan, serta penegakan aturan apabila ditemukan pelanggaran.
Peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga dinilai penting dalam melakukan pemeriksaan terhadap sumber pencemaran, pengujian kualitas udara, serta memastikan pengelolaan limbah dilakukan sesuai standar lingkungan.
RDP tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Penanganan pencemaran lingkungan tidak cukup hanya melalui imbauan, tetapi membutuhkan pengawasan berkelanjutan dan tindak lanjut yang terukur.
Masyarakat pun berharap pembahasan di ruang rapat DPRD tidak berhenti sebatas diskusi, melainkan dapat ditindaklanjuti dengan langkah nyata demi melindungi lingkungan dan kesehatan warga Kabupaten Cianjur.
Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan hak masyarakat. Karena itu, setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan pencemaran harus diawasi dan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Iwn

Social Header