Isfhan Taufik Munggaran Dorong Perbaikan Data Desil di Cianjur, Masyarakat Diminta Aktif Berkoordinasi agar Bansos Tepat Sasaran


CIANJUR//TRANSPARAN – Perbaikan data kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian dalam kegiatan Diseminasi Program Prioritas Presiden Tahun 2026 Kementerian Sosial Republik Indonesia yang digelar Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Isfhan Taufik Munggaran, di Aula Desa Gekbrong, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (27/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Isfhan menegaskan bahwa data desil kesejahteraan masyarakat masih dapat diperbaiki apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan kondisi sebenarnya. Upaya ini dinilai penting untuk mendukung penyaluran bantuan sosial agar sesuai dengan kriteria dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Isfhan meminta masyarakat yang merasa terdapat kekeliruan dalam data kesejahteraannya agar berkoordinasi dengan pemerintah desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), unsur TNI-Polri, serta tokoh masyarakat guna membantu proses verifikasi dan pemutakhiran data.

“Kita harus cek dan luruskan data agar bantuan tepat sasaran,” ujar Isfhan dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur sangat diperlukan untuk memastikan data yang digunakan pemerintah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan. Dengan koordinasi yang baik, ketidaksesuaian data diharapkan dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.

Kegiatan tersebut dihadiri Camat Gekbrong, Kepala Desa Gekbrong Dadang Hikmat Sudarni, jajaran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping PKH, unsur TNI-Polri, tokoh masyarakat, serta warga penerima manfaat.

Tercatat sebanyak 175 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menghadiri kegiatan tersebut dari total 267 KPM PKH yang terdaftar di Desa Gekbrong.

Kepala Desa Gekbrong Soroti Ketidaksesuaian Data

Kepala Desa Gekbrong, Dadang Hikmat Sudarni, S.Sos., menyampaikan apresiasi atas kehadiran anggota DPR RI Komisi VIII yang memberikan kesempatan kepada pemerintah desa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Menurut Dadang, persoalan ketidaksesuaian data desil masih menjadi keluhan sebagian warga. Ia menyebut terdapat masyarakat yang berdasarkan kondisi ekonomi di lapangan dinilai masih membutuhkan bantuan, tetapi tercatat dalam kategori desil yang lebih tinggi.

“Kedatangan Dewan Komisi VIII Fraksi Golkar ke desa kami dalam rangka reses ini merupakan suatu penghormatan dan kebahagiaan bagi kami, baik pemerintah desa maupun warga masyarakat. Aspirasi masyarakat bisa langsung kami sampaikan kepada Bapak Isfhan selaku Anggota DPR RI Komisi VIII,” ungkap Dadang.

Ia menjelaskan, sejumlah warga menyampaikan bahwa kondisi kesejahteraan mereka tidak sesuai dengan kategori desil yang tercantum dalam data. Bahkan, warga yang dinilai masih membutuhkan perhatian disebut tercatat pada desil 6, desil 7, hingga desil 10.

Padahal, berdasarkan penilaian pemerintah desa terhadap kondisi di lapangan, terdapat keluarga yang dinilai perlu mendapatkan pemeriksaan kembali terkait kelayakannya sebagai penerima bantuan sosial.

“Sebetulnya ada beberapa kasus yang menurut kondisi di lapangan masih layak dibantu, masuk desil 1 sampai desil 4. Namun kenyataannya, ada yang tercatat desil 6, desil 7, bahkan sampai desil 10. Data-data seperti itulah yang kami sampaikan agar bisa ditindaklanjuti sesuai keadaan masyarakat yang sebenarnya,” jelasnya.

Dadang berharap aspirasi tersebut menjadi perhatian instansi terkait sehingga proses pemutakhiran data dapat dilakukan secara cermat dan berdasarkan kondisi faktual masyarakat.

Masyarakat Diminta Aktif Mengawal Pemutakhiran Data

Persoalan data kesejahteraan membutuhkan keterlibatan masyarakat dan koordinasi lintas sektor. Pemerintah desa bersama pendamping PKH, unsur TNI-Polri, serta pihak terkait diharapkan dapat membantu menyampaikan informasi dan memfasilitasi verifikasi apabila ditemukan data yang tidak sesuai.

Masyarakat juga diimbau mengikuti prosedur yang berlaku ketika mengajukan perbaikan data, dengan menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam proses tersebut, kategori desil perlu dipahami sebagai salah satu gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat, bukan satu-satunya penentu kelayakan untuk seluruh program bantuan sosial. Penetapan penerima tetap mengacu pada persyaratan dan ketentuan masing-masing program.

Isfhan Taufik Munggaran Dorong Perbaikan Data Desil di Cianjur, Masyarakat Diminta Aktif Berkoordinasi agar Bansos Tepat Sasaran


Selain mendorong ketepatan data, Isfhan mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi masyarakat. Data kependudukan dan informasi keluarga hendaknya disampaikan melalui jalur resmi serta tidak disebarluaskan secara sembarangan agar terhindar dari potensi penyalahgunaan.

Melalui kegiatan diseminasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya akurasi data kesejahteraan dan mengetahui langkah koordinasi yang dapat ditempuh ketika menemukan ketidaksesuaian.

Upaya pembenahan data tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat Desa Gekbrong memperoleh perhatian dan tindak lanjut dari pihak berwenang.


Iwan